Samarinda - Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan komitmennya dalam mendukung pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih di berbagai wilayah, termasuk di Kalimantan Timur. Salah satu bentuk dukungan nyata yang akan diberikan adalah skema pembiayaan sebesar Rp3 miliar per koperasi. Dana ini dirancang sebagai modal usaha awal bagi koperasi desa dan kelurahan agar bisa menjalankan berbagai unit usaha produktif. 

Namun demikian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, menegaskan bahwa pembiayaan tersebut bukan merupakan dana hibah, melainkan dalam bentuk pinjaman lunak yang disalurkan melalui kebijakan pusat. 

“Iya, sejauh ini kebijakan yang disampaikan oleh Pak Menko Pangan, ada pembiayaan dari pusat itu sekitar Rp3 miliar per koperasi. Tapi sifatnya bukan bantuan, itu pinjaman lunak. Jadi setelah dipakai untuk usaha, koperasi punya kewajiban untuk mengembalikan, dengan durasi waktu tertentu. Kalau tidak salah sekitar lima sampai enam tahun,” ujarnya saat ditemui di Samarinda, Senin (02/06/2025). 

Menurutnya, skema pembiayaan ini bersifat bergulir dan dirancang untuk mendorong kemandirian koperasi sekaligus memastikan akuntabilitas dan kelayakan usaha. Pengembalian dana juga akan menjadi tolak ukur keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang. 

Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM yang akan menjadi dasar pelaksanaan kebijakan di lapangan. Juknis ini diharapkan bisa segera diterbitkan, agar koperasi-koperasi yang telah terbentuk dapat segera mengajukan akses terhadap pembiayaan tersebut. 

"Kita tunggu juknisnya karena itu penting sebagai acuan untuk memastikan koperasi yang ada bisa memenuhi syarat dan menjalani prosesnya secara tertib," tambah Puguh. (Adv/DpmpdKaltim/Ion)