Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) terus mendorong agar desa-desa di seluruh wilayah Kaltim mampu memanfaatkan seluruh sumber pembiayaan yang tersedia secara optimal. Pembiayaan tersebut meliputi Dana Desa dari pemerintah pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten, serta berbagai bentuk bantuan keuangan dari provinsi. 

Menurut Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, ketiga sumber dana tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan pendukung pembangunan desa yang harus saling menopang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui program-program yang menyentuh langsung aspek ekonomi. 

"Tentu provinsi strateginya adalah memaksimalkan peran atau pembiayaan tadi bisa lebih maksimal dalam mendorong bagaimana entitas desa bisa memaksimalkan ekonominya dengan baik," tutur Puguh, saat ditemu beberapa hari lalu. 

Ia menjelaskan bahwa keberadaan dana desa dan ADD seharusnya menjadi peluang besar bagi pemerintah desa untuk menggali potensi lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Bantuan dari provinsi pun diarahkan untuk melengkapi dan memperkuat program-program prioritas desa, terutama di bidang pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan. 

Lebih lanjut, Puguh menyampaikan bahwa desa tidak hanya dituntut menyusun program secara administratif, tetapi juga perlu membangun partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan. Hal ini agar setiap rupiah yang dikelola mampu memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan. 

"Dengan adanya banyak pendanaan tentu desa diharapkan betul-betul bisa memaksimalkan potensi menggali peluang-peluang lebih baik lagi dan memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di desa," ujarnya. 

Dengan pendekatan sinergis terhadap pendanaan desa, Pemprov Kaltim berharap pembangunan desa berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi penguatan ekonomi lokal.(Adv/DpmpdKaltim/Ion)