Samarinda – Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur untuk periode 2025–2030 diminta agar disusun secara cermat dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah, termasuk memasukkan program-program unggulan yang sudah dikenal luas di masyarakat. 

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, usai mengikuti agenda pembahasan awal RPJMD bersama DPRD Kaltim. Ia mengatakan, dokumen perencanaan lima tahunan tersebut perlu dirancang secara komprehensif agar setiap langkah pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. 

“Diselaraskan dengan program-program yang ada di RPJMD Kalimantan Timur. Selaras juga dengan visi misi Gubernur, yaitu jos pol, gratis pol, dan itu harapannya bisa dimaksimalkan dengan baik,” ujar Puguh. 

Menurutnya, program “jos pol” dan “gratis pol” merupakan bagian dari janji politik yang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Oleh sebab itu, keberlanjutan dan implementasi program-program ini harus tercermin dalam RPJMD. 

“Ini soal kesinambungan kebijakan dan konsistensi dalam pembangunan. Rakyat sudah punya ekspektasi, dan kita sebagai penyelenggara pemerintahan wajib mengakomodasi harapan tersebut ke dalam kerangka pembangunan daerah,” tegasnya. 

Ia menambahkan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan pembangunan yang akan menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, sinkronisasi dengan prioritas gubernur sangat menentukan kualitas dan keberhasilan pembangunan.(Adv/DpmpdKaltim/Ion)