Samarinda - Meskipun tahapan administratif pembentukan Koperasi Merah Putih di Kalimantan Timur berjalan sesuai jadwal, proses pengesahan legal di beberapa daerah menghadapi tantangan teknis di lapangan. Hal ini terutama disebabkan oleh kondisi geografis dan situasi sosial yang berbeda-beda di setiap wilayah desa dan kelurahan. 

Proses Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes), yang menjadi fondasi pembentukan koperasi, berhasil diselesaikan oleh seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Timur. Namun demikian, setelah Musdes rampung, sejumlah kendala muncul dalam pelaksanaan tahap lanjut menuju pengesahan badan hukum melalui notaris dan sistem elektronik Kementerian Hukum dan HAM. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, menyampaikan bahwa meskipun tidak ada hambatan dalam Musdes itu sendiri, dinamika lapangan memberikan tantangan tersendiri dalam proses pelaksanaan teknis. 

“Tidak ada kendala sebetulnya di Musdes. Yang agak cukup berat karena kan kondisi di masa-masa lapangan berbeda,” ujar Puguh Harjanto, Senin (02/06/2025). 

Ia menjelaskan bahwa perbedaan medan, aksesibilitas wilayah, hingga ketersediaan fasilitas penunjang menjadi faktor yang harus dihadapi tim pelaksana di lapangan. Kendati demikian, proses pengesahan koperasi melalui sistem AHU masih terus berjalan dan ditargetkan tuntas dalam waktu dekat. 

“Proses di notaris tentu tinggal submit di sistem saja. Sistem dari AHU sendiri yang prosesnya itu mungkin saya pikir ini bisa tuntas,” tambahnya. 

Pemerintah provinsi tetap optimistis bahwa seluruh tahapan, termasuk legalisasi formal dan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM, dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan. (Adv/DpmpdKaltim/Ion)